Deskripsi
Buku ini mengulas secara mendalam dinamika desentralisasi fiskal di Indonesia serta dampak kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berangkat dari perspektif analis legislatif DPR RI, buku ini memadukan kajian teori, regulasi, data empiris, dan evaluasi kebijakan untuk menilai arah baru tata kelola fiskal nasional.
Sejak diberlakukannya desentralisasi pada 2001, berbagai reformasi telah dilakukan, termasuk melalui UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Meskipun Transfer ke Daerah (TKD) meningkat signifikan, kemandirian fiskal daerah masih rendah dan ketergantungan terhadap pusat tetap tinggi.
Kebijakan efisiensi 2025 menjadi titik balik penting. Pemangkasan besar-besaran anggaran, khususnya TKD, serta mekanisme pencadangan baru menunjukkan kecenderungan resentralisasi fiskal. Dampaknya terasa luas, mulai dari melemahnya kapasitas pembangunan infrastruktur daerah hingga meningkatnya tekanan fiskal, terutama bagi daerah miskin.
Buku ini menyimpulkan bahwa perubahan yang terjadi bersifat struktural, bukan sementara, dan berpotensi memperlebar ketimpangan antar daerah. Sebagai respons, penulis menawarkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penguatan peran DPR RI dalam pengawasan, peningkatan transparansi dan konsultasi pusat-daerah, serta reformasi kebijakan fiskal menuju sistem yang lebih adil, stabil, dan berbasis kinerja.
- Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.
- ISBN: xxxx
- Halaman: 140
- Ukuran: 15 x 23 cm
- Tahun Terbit: 2026
Review
Belum ada ulasan.