Deskripsi
Buku ini disusun sebagai respons atas kebutuhan mendasar akan literatur hukum kepegawaian yang tidak hanya menjelaskan peraturan secara tekstual, tetapi juga secara kritis membedah praktik penyelenggaraan kepegawaian di Indonesia. Lahir dari pengalaman akademik dan pengamatan terhadap dinamika birokrasi, buku ini dirancang sebagai buku ajar utama pada jenjang Strata 1 (S1) Ilmu Hukum, khususnya untuk mata kuliah Hukum Kepegawaian atau Hukum Aparatur Sipil Negara. Namun demikian, substansi dan kedalaman analisisnya juga relevan bagi mahasiswa Strata 2 (S2) Ilmu Hukum peminatan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara, serta bagi dosen, peneliti, praktisi hukum, aparatur pemerintah, dan pemerhati kebijakan publik. Fokus utama pembahasan dalam buku ini terletak pada upaya mengintegrasikan pendekatan normatif-teoritis dengan realitas administratif di lapangan. Buku ini menempatkan hukum kepegawaian sebagai bagian integral dari Hukum Administrasi Negara, bukan sekadar kumpulan aturan disiplin dan prosedur kepegawaian. Dengan pendekatan teoritis normatif kritis, pembahasan dalam buku ini menyoroti kesenjangan antara regulasi (Undang-Undang ASN, Peraturan Pemerintah, Peraturan BKN, hingga Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru) dengan implementasinya dalam manajemen kepegawaian. Kesenjangan tersebut tidak hanya berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pegawai, tetapi juga terhadap efektivitas birokrasi dan pelayanan publik. Secara sistematis, buku ini mengupas konsep dasar petugas publik, kedudukan pejabat negara versus pegawai ASN, serta hubungan hukum antara negara dan pegawai yang kerap menimbulkan perdebatan doktrinal. Lebih jauh, pembahasan mendalam diberikan terhadap manajemen kepegawaian yang mencakup perencanaan, pengadaan, pengembangan karier, sistem penggajian, hingga pemberhentian dan pensiun. Keunikan buku ini terletak pada penguraian khusus mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai entitas baru dalam sistem kepegawaian nasional yang membawa paradigma hubungan kerja berbasis kontrak, yang secara fundamental berbeda dengan pegawai negeri sipil. Buku ini secara kritis juga membahas mekanisme disiplin dan penegakan hukum kepegawaian yang seringkali menjadi arena diskresi dan ketidakadilan prosedural. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa kepegawaian diberikan porsi khusus, dengan menguraikan upaya administratif hingga pengadilan. Tidak berhenti di situ, buku ini juga memperkenalkan pembaca pada sistem jaminan sosial ASN sebagai bentuk perlindungan negara yang bersifat preventif dan kompensatoris. Iuran, hak, dan kewajiban peserta jaminan kesehatan diuraikan secara aplikatif. Pada akhirnya, buku ini tidak hanya bertujuan membekali pembaca dengan kemampuan menjelaskan prinsip, jenis, dan status hubungan hukum kepegawaian, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap kebijakan dan praktik kepegawaian di Indonesia. Reformasi birokrasi, tantangan digitalisasi manajemen ASN, serta dinamika hubungan pusat-daerah dalam pengelolaan kepegawaian menjadi penutup yang mengajak pembaca untuk tidak sekadar menjadi pelaksana aturan, tetapi juga pemikir kebijakan yang humanis dan berkeadilan. Buku ini hadir sebagai refleksi sekaligus piranti bagi siapa pun yang ingin memahami, mengkritisi, dan memperbaiki tata kelola aparatur sipil negara di Indonesia.
- Penulis: Prof. Dr. Khairani, S.H., M.H.; Qurratul Hilma, S.H.
- ISBN: xxxx
- Halaman: 254
- Ukuran: 15 x 23 cm
- Tahun Terbit: 2026
Review
Belum ada ulasan.