Deskripsi
Masalah yang hadir pada perjalanan kebijakan pemerintah Pemda DKI Jakarta terhadap Hotel Alexis yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, kebijakan Pemda DKI Jakarta menolak perpanjangan izin usaha dan menghentikan operasi Hotel Alexis adalah usaha menunaikan janji kampanye pada Pilkada DKI tahun 2017 dan bentuk penegakan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang kepariwisataan dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Kedua, kebijakan ini menuai pro dan kontra pada elemen-elemen masyarakat. Dalam penelitian ini elemen-elemen masyarakat ini didefinisikan sebagai kelompok kepentingan: Aspija dan PHRI menolak kebijakan Anies, sedangkan FPI Jakarta dan MUI Jakarta mendukung kebijakan Anies. Ketiga, masing-masing kelompok kepentingan memiliki pertimbangan berbeda. Aspija dan PHRI menjadikan motif ekonomi Hotel Alexis yang menjadi anggotanya sebagai alasan. FPI Jakarta dan MUI Jakarta menjadikan isu moral (menolak usaha prostitusi) sebagai alasan mendukung Pemda. Keempat, pro dan kontra ini kemudian masuk ke dalam DPRD DKI Jakarta. Fraksi-fraksi di dalamnya berpolemik dalam dua barisan koalisi: pendukung Pemda DKI Jakarta, dan oposisi Pemda DKI Jakarta. Fraksi-fraksi pendukung Pemda DKI Jakarta mendukung kebijakan Pemda, sedangkan fraksi-fraksi oposisi menentangnya. Kelima, pro dan kontra dua kelompok fraksi-fraksi terhadap kebijakan Pemda DKI Jakarta merupakan bentuk konflik politik, mengingat hal ini didefinisikan sebagai konflik antarpihak berkenaan dengan kepentingan umum, nasional, ataupun nilai-nilai yang menyangkut politik.
Keenam, konflik politik ini kemungkinan berupa oposisi politik, ketidaksetujuan, dan perdebatan politik antar fraksi-fraksi untuk mendukung dan menentang kebijakan Pemda DKI Jakarta terhadap Hotel Alexis. Ketiga hal itu bentuk-bentuk konflik politik, selain itu bentuk konflik lainnya bisa pula sebagai usaha partai politik di legislatif untuk menolak kebijakan yang dibuat dan dipraktikkan eksekutif. Usaha ini dapat terjadi karena partai politik berperan sebagai wadah artikulasi dan agregasi kepentingan khalayak kepada pemerintah dalam sistem politik yang berlaku.
Ketujuh, konflik yang terjadi antarkedua barisan fraksi-fraksi ini diduga berangkat dari motif kepentingan politik. Fraksi-fraksi pendukung Pemda DKI Jakarta memiliki motif untuk melanggengkan kekuasaan pemerintahan Pemda DKI Jakarta yang mereka dukung. Fraksi-fraksi oposisi memiliki motif politik untuk mendelegitimasi kekuasaan Pemda DKI Jakarta.
Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah peristiwa usaha Pemda DKI Jakarta dalam menghentikan usaha Hotel Alexis sebagai bentuk usaha Pemda dalam menerapkan kebijakan daerah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (case study) yang dianggap cocok sebagai metode penelitian untuk membahas kasus ini. Studi kasus mengangkat peristiwa sebagai objek kajian. Penelitian ini memberi fokus kepada upaya mendeskripsikan dan menganalisis konflik politik yang terjadi di antara para aktor politik pada kasus kebijakan Pemda DKI Jakarta dalam menolak perpanjangan perizinan dan menghentikan kegiatan usaha Hotel Alexis Jakarta. Hal ini berupa: a) pemenuhan janji kampanye Anies-Sandi untuk menutup Hotel Alexis dan usaha prostitusinya, tindakan Pemda DKI Jakarta ini dapat dipahami sebagai komitmen untuk mereformasi kebijakan pemerintahan DKI Jakarta; b) kelompok- kelompok kepentingan mendukung dan menentang kebijakan Pemda DKI Jakarta; dan c) konflik politik yang terjadi di DPRD DKI antara fraksi-fraksi pendukung Pemda DKI Jakarta, fraksi-fraksi oposisi Pemda DKI Jakarta, dan Pemda DKI Jakarta akibat kebijakan Pemda menghentikan kegiatan usaha Hotel Alexis.
- Penulis: Dr. Eddy Guridno, M.Si.
- ISBN: 978-623-08-0311-6
- Halaman: 210
- Ukuran: 15 x 23 cm
- Tahun Terbit: 2023
Review
Belum ada ulasan.