Problematika Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tanpa Izin: Orientasi Keadilan Ekologis Dalam Sistem Peradilan Pidana – Dr. Arif Rohman, S.H.I., LL.M.

Deskripsi

Keadilan lingkungan membutuhkan perjuangan, suara lantang  dan tindakan nyata, salah satunya adalah dengan menuliskannya. Terbitnya buku Problematika Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tanpa Izin: Orientasi Keadilan Ekologis dalam Sistem Peradilan Pidana ini, semoga menjadi semangat baru untuk komitmen mewujudkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Masa depan lingkungan kita bergantung pada langkah yang kita ambil saat ini.

Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H. – Rektor Universitas Borneo Tarakan

Pertambangan mineral dan batu bara merupakan problem besar di beberapa negara termasuk Indonesia. Meskipun pemanfaatan sektor ini sebagai penopang pembangunan negara, justru di balik itu menyisakan masalah terutama lingkungan hidup. Mekanisme penegakan sektor minerba dapat dilakukan melalui 3 (tiga) model, yakni hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Salah satu pembahasan mutakhir dari buku ini adalah tipologi tindak pidana minerba. Tipologi ini dapat dilihat berdasarkan izin sebagaimana core crime-nya, dan berbasis wilayah pertambangan. Sehingga sangat menarik karena pendekatan yang digunakan adalah perspektif sarana pidana.

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. – Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sebelas Maret

Sering kali suatu tindak pidana berkaitan dengan jenis tindak pidana lainnya, sebagaimana pertambangan mineral dan batu bara dengan lingkungan hidup sebagai dampak eksplorasinya. Buku ini hadir di tengah kita, yang menawarkan konsep sederhananya di tengah maraknya krisis eksplorasi sumber daya alam khususnya mineral dan batu bara yang belum berorientasi pada keadilan lingkungan. Tawaran yang disajikan dalam buku ini mengulas dari sudut pandang filosofi antroposentrisme maupun ekosentrisme  kaitannya dengan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana. Upaya ekosentrisme  dapat terwujud manakala diimbangi dengan koordinasi yang seimbang baik penyidik maupun penuntut.

Prof. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. – Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Periode 2024-2028

• Penulis: Dr. Arif Rohman,S.H.I., LL.M.
• ISBN: 978-623-08-1611-6
• Halaman: 284
  
• Ukuran: 15 x 23 cm
• Tahun Terbit: 2025