Politik Hukum: Otonomi Desa Dalam SistemKetatanegaraan Republik Indonesia – Dr. Herman Gazali, S.H., M.H., M.B.A.; Peri Pirmansah, S.H., M.H.

Rp99,000

, Product ID: 40524

Deskripsi

Politik hukum otonomi desa merupakann representasi kehendak penguasa untuk mengatur dan menentukan arah kebijakan otonomi yang dimiliki pemerintah desa. Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, politik hukum otonomi desa telah memberikan penghormatan dan pengakuan sekaligus menempatkan pemerintah desa sebagai pemerintahan terbawah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berhadapan langsung dalam memberikan pelayanan kepada warga desa.

Jika dibandingkan politik hukum otonomi desa sebelum dan sesudah kemerdekaan, pengaturan otonomi desa dalam undang-undang Desa saat ini telah mengalami kemajuan dan memiliki karakter yang responsif karena dilahirkan pada rezim yang cukup demokratis dan mampu mengakomodir keinginan atau kehendak yang menjadi kebutuhan masyarakat desa.

Pelaksanaan politik hukum otonomi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia secara konkrit belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya dan umumnya membawa Indonesia sebagai negara yang sejahtera (welfare state).

Karena terkendala oleh beberapa hambatan yaitu : Pertama,faktor kualitas kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa. Kedua, fungsi kelembagaan desa tidak berjalan dengan baik. Ketiga, lemahnya pengawasan masyarakat desaterhadap kinerja pemerintah desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang menjadi representasi suara masyarakat desa. Keempat, rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam pengambilan keputusan untuk program rencana pembangunan desa. Kelima, minimnya sosialisasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berpengaruh pada tingkat pemahaman aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa. Keenam, implikasi proses demokrasi di desa, yang berdampak pada pelaksanaan otonomi desa menjadi tidak optimal dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

  • Penulis: Dr. Herman Gazali, S.H., M.H., M.B.A.; Peri Pirmansah, S.H., M.H.
  • ISBN: 978-623-08-0493-9
  • Halaman: 224
  • Ukuran: 15 x 23 cm
  • Tahun Terbit: 2023

Review

Belum ada ulasan.

Be the first to review “Politik Hukum: Otonomi Desa Dalam SistemKetatanegaraan Republik Indonesia – Dr. Herman Gazali, S.H., M.H., M.B.A.; Peri Pirmansah, S.H., M.H.”

Pin It on Pinterest

Share This