Deskripsi
Buku ini dilatarbelakangi oleh dinamika demokrasi pemilihan Kepala Daerah, yang dalam perjalanan sejarah mengalami perubahan model pada setiap rezim dan menimbulkan pergeseran nilai persatuan, nilai permusyawaratan/perwakilan, nilai keadilan seperti tercantum dalam Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Problematika filosofis tersebut berlanjut pada inskonsistensi teoritis, makna demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan otonomi daerah, sehingga terjadi pergeseran demokrasi representatif menjadi demokrasi partisipatif.
Buku ini menyajikan Kajian Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan maupun sesudah perubahan tidak memberikan kepastian model pemilihan kepala daerah. Sebelum perubahan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang. Dengan demikian undang-undang tentang pemerintahan daerah mengatur model pemilihan kepala daerah antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya terdapat perbedaan, sehingga pembentuk undang-undang menafsirkan demokratis demokratis tersebut dapat ditafsir sebagai pemilihan langsung dan pemilihan perwakilan atau tidak langsung.
Buku ini juga menyajikan Kajian Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebagai rekomendasi untuk menjamin konstitusionalitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah, seharusnya mengatur beberapa model pemilihan kepala daerah di Indonesia terkait dengan Pasal 18B, maka dimungkinkan pemilihan langsung dan Perwakilan.
- Penulis: Dr. Amancik, S.H., M.Hum.; Putra Perdana Ahmad Saifulloh, S.H., M.H.; Sonia Ivana Barus, S.H., M.H.
- ISBN: xxxx
- Halaman: 136
- Ukuran: 15 x 23 cm
- Tahun Terbit: 2023
Review
Belum ada ulasan.