Deskripsi
Sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga era Pilkada serentak nasional, pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia menempuh perjalanan panjang, mulai dari penetapan oleh pemerintah pusat, pemilihan oleh DPRD, hingga pemilihan langsung oleh rakyat. Buku ini menelusuri dinamika tersebut secara sistematis melalui lebih dari 64 produk hukum, meliputi undang-undang, penetapan presiden, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, putusan Mahkamah Agung, hingga putusan Mahkamah Konstitusi, yang membentuk arsitektur hukum Pilkada selama lebih dari delapan dekade.
Dengan pendekatan historis dan yuridis, penulis memaparkan temuan bahwa sejak tahun 2005, perubahan hukum Pilkada lebih banyak terjadi melalui putusan yudisial dibandingkan proses legislasi, dan sebagian besar di antaranya berlangsung ketika tahapan Pilkada sedang berjalan. Data tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang pola dan karakter perkembangan hukum Pilkada dari waktu ke waktu, sekaligus menjadi dasar untuk memahami sejauh mana sistem pengaturan Pilkada telah mencapai kematangan dan konsistensi.
Kajian ini menjadi semakin relevan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengatur pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Putusan tersebut membuka ruang bagi penataan pengaturan pemilu dan pilkada ke depan, termasuk gagasan kodifikasi keduanya dalam satu naskah undang-undang.
Ditulis oleh Rozi Beni, praktisi pemerintahan dengan pengalaman panjang di Kementerian Dalam Negeri, bersama Titi Anggraini, pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pegiat Perludem selama lebih dari 25 tahun, buku ini menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami perkembangan hukum Pilkada di Indonesia secara utuh.
- Penulis: Rozi Beni; Titi Anggraini
- ISBN: xxxx
- Halaman: 294
- Ukuran: 15 x 23 cm
- Tahun Terbit: 2026
Review
Belum ada ulasan.