Deskripsi
Perjalanan kehidupan bernegara tidak terlepas dari peristiwa atau kejadian yang mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, tidak mampu mengakomodasi kejadian atau peristiwa karena kejadian atau peristiwa tersebut mengubah keadaan negara dari yang biasa (normal) menjadi negara dalam keadaan yang luar biasa (tidak normal) atau negara dalam keadaan darurat yang dapat menimbulkan kekacauan dan ancaman bagi bangsa dan negara. Dengan demikian, dibutuhkan suatu aturan atau penanganan atau konsep yang tepat dalam menghadapi situasi darurat negara.
Dalam menghadapi situasi dan keadaan negara yang tidak pasti diperlukan kebijakan luar biasa (extraordinary) dengan dalil kedaruratan negara untuk membuat keputusan hukum yang tepat dan efektif dalam menyelamatkan bangsa dan negara. Teori darurat negara digunakan dengan dalih menyelamatkan keadaan negara dalam situasi bahaya, namun interpretasi dan implementasi kedaruratan yang tidak terarah justru akan menjerumuskan negara pada keadaan otoritarianisme, sehingga sangat penting untuk meluruskan pemahaman dan pengimplementasian teori darurat negara. Teori darurat negara ini ditafsirkan menjadi dasar keadaan genting dan memaksa bagi Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
‘Darurat Demokrasi’ adalah pemerintahan yang sedang dalam keadaan bahaya yang memerlukan penanganan segera sehingga, dibutuhkan pengaturan yang tegas mengenai keadaan darurat demokrasi, walaupun tidak dapat diuraikan secara spesifik mengenai situasi, namun dapat dilakukan dengan cara mengkategorikan suatu keadaan yang dapat dikategorikan sebagai darurat demokrasi. Melalui buku ini, pembaca dapat memahami betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan dalam kerangka demokrasi.
- Penulis: Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.
- ISBN: 978-623-08-1304-7
- Halaman: 248
- Ukuran: 15 x 23 cm
- Tahun Terbit: 2024
Review
Belum ada ulasan.