Deskripsi
Perlindungan atas hak-hak masyarakat yang berada di wilayah pesisir merupakan indikator yang dapat dipakai untuk menilai terwujudnya program kebijakan kelautan nasional. Hal ini dikarenakan, di daerah pesisir terdapat hak-hak yang perlu dilindungi oleh negara. Apalagi, sampai saat ini masyarakat yang bermukim disekitar wilayah pesisir masih belum mencapai kesejahteraannya secara merata. Permasalahan yang timbul seringkali menjadi keresahan di dalam kehidupan bermasyarakat
Masyarakat pesisir adalah masyarakat paling rentan terhimpit berbagai tekanan. Mereka terkena dampak perubahan iklim, dan banyak tersingkir dari ruang hidup karena pembangunan infrastruktur, perkembangan industri dan pertambangan. Perlu arah politik hukum pengelolaan wilayah pesisir sekarang yang melindungi hak-hak konstitusional masyarakat pesisir sebagaimana dijamin secara konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945.
Buku ini sangat direkomendasikan bagi para akademisi, pengamat dan pemerhati lingkungan hidup khususnya pesisir karena juga mengupas perihal implementasi putusan MK dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkenaan dengan kegiatan pengoordinasian perencanaan yang menerapkan fungsi kebijakan (beleid) dan pengaturan (regelandaad); kegiatan pemanfaatan yang menjalankan fungsi pengelolaan (beheersdaad) dan pengurusan (bestuursdaad); dan kegiatan pengendalian dan pengawasan yang melaksanakan fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad), yang mana ketiga kegiatan tersebut menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat dalam tataran normatif.
- Penulis: Mohammad Mahrus Ali; Zaka Firma Aditya; Abdul Basid Fuadi
- ISBN: 978-623-08-1326-9
- Halaman: 116
- Ukuran: 15 x 23 cm
- Tahun Terbit: 2024
Review
Belum ada ulasan.