Deskripsi
Buku ini memberikan analisis yuridis menyangkut penyewaan tanah yang
dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero), selaku badan usaha milik negara yang
mengelola perkeretaapian di Indonesia Hal ini menarik untuk dikupas karena
sampai saat ini ternyata PT Kereta Api (Persero) masih menyewakan
tanah-tanahnya, baik yang tercatat dalam asetnya yang masih berstatus
grondkaart maupun tanah-tanah yang sudah bersertifikat hak pakai, tetapi
tanahnya sudah tidak digunakan lagi oleh PT Kereta Api (Persero)
Termasuk juga tanah yang diperolehnya dengan hak pengelolaan yang di atas
hak pengelolaannya dapat diberikan jenis hak lainnya, baik itu berupa hak
guna bangunan maupun hak pakai Ditambah lagi dengan lahirnya UU
Ciptaker 2020, kemungkinan di atas hak pengelolaan diberikan hak guna
usaha, dengan dasar perjanjian dengan pihak lain atau pengguna tanah PT
Kereta Api (Persero)
Menariknya lagi buku ini juga mengupas penyewaan tanah yang terjadi di
Sumatera Barat yang mana PT Kereta Api (Persero) bertindak selaku negara
dan memungut hak sewa dari masyarakat Dari penyewaan tanah ini terlihat
bahwa PT Kereta Api (Persero), melampaui tugas yang diberikan negara
padanya bahwa ia hanya dibolehkan bergerak dalam bidang transportasi,
yakni pelaksanaan kereta api sebagai angkutan umum
Kajian buku ini didasari dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dan
analisisnya dilakukan dengan berbagai sistem hukum yang terkait dengan
penyewaan tanah oleh PT Kereta Api Indonesia Karenanya, buku ini penting
tidak hanya bagi masyarakat penyewa dan pengguna tanah PT Kereta Api
Indonesia (Persero), tetapi juga pemerintah daerah, mahasiswa Fakultas
Hukum, terutama yang mendalam hukum agraria dan’juga praktisi hukum
- Penulis: Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, S.H., C.N., M.H.; H. Yontri Faisal, S.H., SpN., M.Kn.
- ISBN: 978-623-231-949-3
- Halaman: 340
- Ukuran: 15 x 23 cm
- Tahun Terbit: 2021
Review
Belum ada ulasan.