Deskripsi
“Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum, sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan.”
-Pramoedya Ananta Toer, House of Glass–
Buku ini hanya salah satu catatan kecil dalam melakukan kritisi dalam penempatan hak restitusi yang disematkan dalam kebijakan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perjalanan panjang lahirnya kebijakan hukum pidana ini, setelah disahkan daya tawar aturan dalam pemenuhan hak korban masih memiliki kekosongan hukum. Dalam persimpangan sebagaimana kedudukan Pasal 50 ayat (4) yang memungkinkan pelaku memilih untuk tidak membayar dengan dalih ketidakmampuan, dapat diganti dengan pidana kurungan. Hal ini menunjukkan peluang asas keseimbangan dalam tata laksana peradilan pidana harus dikesampingkan dalam kedudukan perolehan restitusi.
Adakalanya karena alasan kekurangan alat bukti saat sistem peradilan pidana tidak terlengkapi, menjadi alasan proses penyeludupan hukum untuk melakukan cara-cara dalam memberikan ganti rugi, sehingga mengesampingkan prosedur norma yang telah diatur. Bagi yang paham, hukum ini merupakan bentuk pencederaan sistem hukum yang sebenarnya, karena seyogianya antisipasi proses penempatan hak dalam sistem aturan pidana perlu disegerakan dipenuhi atas kerugian yang diderita korban.
Sejatinya penjelasan lebih mendalam ada dalam buku Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Pemenuhan Prinsip Keadilan ini. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi pegangan bagi pemangku kepentingan, yakni aparat penegak hukum dan juga para anggota legislatif dalam merangkai serta menyusun aturan kebijakan dalam permasalahan tindak pidana perdagangan orang.
- Penulis: Dr. Rina Melati Sitompul, S.H., M.H.
- ISBN: 978-623-08-2108-0
- Halaman: 322
- Ukuran: 15 x 23 cm
- Tahun Terbit: 2025
Review
Belum ada ulasan.