Otonomi Daerah: Hubungan Kewenangan Pusat-Daerah – Dr. Bill Nope, S.H,. LL.M.

Rp138,000

Stok habis

Deskripsi

Memasuki tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah, masih terdapat tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai bidang, seperti pembentukan Perda, perizinan, pajak dan retribusi, korupsi, pemekaran daerah, pembagian dana bagi hasil, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA). Kondisi tersebut berkaitan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur hubungan wewenang pusat dan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Perumusan pasal tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga prinsip NKRI sekaligus memberikan ruang bagi otonomi daerah melalui hubungan yang saling melengkapi antara pemerintah pusat dan daerah.

Buku ini secara khusus membahas ketegangan kewenangan dalam pengelolaan SDA, terutama mineral dan batubara serta panas bumi. Penelitian diarahkan pada tiga tujuan, yaitu menganalisis format hubungan pusat dan daerah dalam pengelolaan SDA, mengkaji alasan pemerintah pusat menarik kewenangan tersebut, serta merumuskan konsep hubungan pusat-daerah ke depan (ius constituendum). Pembahasan juga menyoroti dampak sentralisasi perizinan, termasuk persoalan pengelolaan pertambangan di Kalimantan Timur dan eksplorasi panas bumi di Flores yang berpengaruh terhadap masyarakat sekitar.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan SDA pada masa UU No. 32 Tahun 2004 menggunakan prinsip otonomi riil, sedangkan UU No. 23 Tahun 2014 menekankan otonomi seluas-luasnya, tetapi dalam praktik keduanya belum sepenuhnya memberikan kemandirian kepada daerah karena masih bergantung pada persetujuan pemerintah pusat. Penarikan kewenangan dilakukan dengan alasan mengurangi konflik pusat-daerah, mengintegrasikan perizinan, serta memastikan manfaat SDA dirasakan secara luas dan berkelanjutan. Karena itu, buku ini merekomendasikan pembentukan undang-undang terpadu bidang SDA yang tetap memberikan ruang bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk berpartisipasi dalam pengelolaan mineral, batubara, dan panas bumi.

  • Penulis: Dr. Bill Nope, S.H,. LL.M.
  • ISBN: xxxx
  • Halaman: 290
  • Ukuran: 15 x 23 cm
  • Tahun Terbit: 2026

Review

Belum ada ulasan.

Be the first to review “Otonomi Daerah: Hubungan Kewenangan Pusat-Daerah – Dr. Bill Nope, S.H,. LL.M.”

Cek Ongkir