Deskripsi
Hukum Keuangan Negara menempatkan APBN bukan sekadar sebagai dokumen fiskal, melainkan pengejawantahan amanat konstitusi dan instrumen hukum sekaligus instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Melalui pendekatan yang konseptual sekaligus aplikatif, buku ini membantu pembaca memahami bagaimana pengelolaan APBN berkaitan langsung dengan tata kelola negara dan kemajuan pembangunan nasional.
Buku ini disusun dalam dua bagian utama. Bagian Kesatu menguraikan fondasi konseptual dan historis hukum keuangan negara, termasuk pembagian kewenangan, mekanisme check and balance, serta pemisahan fungsi otorisator–ordonator–comptable dalam kerangka akuntabilitas. Bagian Kedua memandu pembaca menelusuri instrumen hukum pada setiap tahapan siklus APBN, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan rujukan regulasi dan praktik terkini, dilengkapi ilustrasi proses penyusunan RAPBN 2026.
Ditujukan bagi birokrat, akademisi, mahasiswa, dan pemerhati kebijakan, buku ini dapat menjadi pegangan untuk membaca APBN secara utuh: sebagai instrumen hukum, instrumen kebijakan, sekaligus mekanisme akuntabilitas dalam negara hukum. Dengan memadukan fondasi konseptual–historis dan uraian teknokratis di setiap tahap siklus APBN, pembaca memperoleh peta yang jelas untuk menilai kewenangan, prosedur, dan titik-titik krusial pengambilan keputusan anggaran—sehingga pengelolaan keuangan negara dapat semakin transparan, tertib, dan akuntabel demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Penulis: Dr. Arief Wibisono, S.H., Ll.M.
- ISBN: 978-623-08-2229-2
- Halaman: 420
- Ukuran: 15 x 23 cm
- Tahun Terbit: 2026
Review
Belum ada ulasan.