Deskripsi
Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia tengah berada atau bahkan seolah hampir selalu di persimpangan jalan. Kehadiran KUHP Nasional (UU No. 1/2023 jo. UU No. 1/2026) serta perombakan mendasar dalam UU BUMN (UU No. 1/2025 & UU No. 16/2025) menandai pergeseran paradigma hukum yang sangat mendasar. Selama ini, kerap terjadi simplifikasi penegakan hukum pidana yang mencampuradukkan antara kerugian bisnis (business loss), kekhilafan administratif (maladministration), dan kejahatan korupsi yang didasari niat jahat (criminal misconduct). Buku Anotasi Pasal-Pasal Terkait Tipikor dalam Bebeberapa Undang-Undang ini hadir secara komprehensif untuk mengurai “benang kusut” dan “area abu-abu” yuridis tersebut. Melalui kolaborasi kepakaran di bidang Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Bisnis/Keuangan Publik, para penulis menyajikan anotasi kritis per pasal terhadap interelasi antara UU Tipikor, KUHP Nasional, UU BUMN, UU Administrasi Pemerintahan, UU Perseroan Terbatas, dan Paket UU Keuangan Negara. Buku ini juga menyelaraskan tafsir norma dengan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi mutakhir (seperti Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, No. 123/PUU-XXIII/2025, No. 28/PUU-XXIV/2026, dan No. 66/PUU-XXIV/2026), serta mengukuhkan kedudukan BPK sebagai otoritas tunggal penghitung kerugian negara, penerapan doktrin Business Judgment Rule (BJR), dan asas ultimum remedium. Buku ini merupakan rujukan wajib yang sangat berharga bagi hakim, jaksa, polisi, advokat, direksi/komisaris BUMN, pejabat publik, akademisi, serta mahasiswa hukum yang ingin memahami asas dan praktik hukum secara utuh, proporsional, dan berkepastian hukum.
- Penulis: Topo Santoso; Hendry Julian Noor; Dian Puji Nugraha Simatupang; Karina Nugrahati Putri
- ISBN: xxxx
- Halaman: 192
- Ukuran: 15 x 23 cm
- Tahun Terbit: 2026
Review
Belum ada ulasan.