Deskripsi
Legislative inaction, yaitu kondisi ketika pembentuk undang-undang memilih untuk tidak aktif ataupun tidak bertindak menjalankan fungsinya untuk menyusun UU Pemilu sebagaimana mestinya. Padahal, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang ditimbulkan dari ketiadaan tindakan tersebut membawa konsekuensi serius terhadap tata kelola pemilu dan kredibilitas demokrasi. Fenomena legislative inaction inilah yang dikaji secara mendalam dalam buku ini. Bukan semata sebagai telaah akademik, tetapi juga upaya untuk menjernihkan persoalan yang selama ini dilihat dan dialami langsung Penulis dalam praktik. Melalui perjalanan empiris, penulis mengamati bagaimana stagnasi legislasi membuat Mahkamah Konstitusi terpaksa mengambil peran lebih besar daripada yang semestinya. Serta, bagaimana publik akhirnya dipaksa harus menerima pemilu yang berjalan di atas kerangka hukum yang tidak kokoh dan kurang memadai dari aspek kualitas.
Buku ini diterbitkan sebagai upaya menjawab keresahan intelektual atas pengalaman-pengalaman di atas. Melalui buku ini, Penulis mendialogkan pengalaman empiris dengan kerangka teoretis tentang pemisahan kekuasaan, desain kelembagaan, serta hukum pemilu komparatif. Pada saat yang sama, juga ditawarkan solusi institusional berupa pembentukan Komisi Hukum Pemilu yang independen, permanen, dan berbasis kepakaran. Sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa reformasi hukum pemilu tidak lagi bergantung pada tarik-menarik kepentingan ataupun transaksi politik (logrolling) jangka pendek. Buku ini menggambarkan cara pandang penulis terhadap demokrasi dan hukum pemilu di Indonesia. Harapannya, buku ini tidak hanya bisa memperkaya literatur akademik mengenai legislative inaction, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi upaya memperbaiki tata kelola pemilu Indonesia agar lebih adil, kredibel, dan sejalan dengan cita murni konstitusi.
- Penulis: Titi Anggraini
- ISBN: xxxx
- Halaman: 654
- Ukuran: 15 x 23 cm
- Tahun Terbit: 2026
Review
Belum ada ulasan.