Perlindungan Hukum Wajib Pajak – M. Djafar Saidi

Sengketa pajak merupakan perselisihan antara wajib pajak, pemotong atau pemungut pajak, serta penanggung pajak dengan pejabat pajak mengenai penerapan Undang-Undang Pajak. Timbulnya sengketa pajak berintikan pada dua hal yang sangat prinisipil, yaitu pertama, tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diperintahkan oleh norma hukum pajak dan kedua, melakukan perbuatan hukum, tetapi tidak sesuai dengan norma hukum pajak. Kedua hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum dalam pelaksanaan atau penegakan hukum pajak. Namun, kedua hal ini memiliki konsekuensi yang sama, yaitu timbulnya sanksi bagi wajib pajak. Di sisi lain, jika sengketa pajak terjadi, wajib pajak cenderung bersikap pasif, padahal sebenarnya wajib pajak memiliki perlindungan hukum, baik perlindungan di luar pengadilan pajak, maupun melalui pengadilan pajak. Perlindungan hukum ini diperlukan karena tidak semata-mata pelanggaran pajak tersebut merupakan kesalahan wajib pajak. Untuk itu, wajib pajak diberikan perlindungan hukum berupa  pengajuan permohonan untuk perubahan atas kesalahan tulis atau kesalahan hitung yang dilakukan oleh wajib pajak, pengajuan permohonan untuk perbaikan ketetapan pajak yang sudah diterbitkan oleh pejabat pajak, dan lain-lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar hak dan kewajibannya terlindungi, penting bagi wajib pajak untuk memahami bagaimanakah perlindungan hukumnya dalam penyelesaian sengketa pajak. Selain itu, wajib pajak juga harus mengetahui upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan dalam mengakhiri sengketa pajak, baik di luar peradilan, maupun melalui pengadilan pajak. Maka, sudah seharusnya buku ini dihadirkan karena selama ini bisa dikatakan belum ada literatur pajak yang secara spesifik membahas perlindungan hukum wajib pajak dalam penyelesaian sengketa.